Skip to content
PENDAHULUAN
Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dipandang belum mengatur hal teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, mengingat semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tripilar dalam konsepsi government). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi-Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.
Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi Provinsi NTT dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Dinas Perhubungan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Triwulan I tahun 2022.
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana Dinas telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah.
Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik yang terjadi selama ini.
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, sebagaimana hasil SKM yang didapat dari pelaksanaan survei selama triwulan I tahun 2022.
HASIL SURVEI IKM
Pada Kegiatan SKM Tahun 2022 dalam mengevaluasi pelayanan publik Triwulan I tahun 2022, di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
Adapun Jenis pelayanan publik yang disurvei adalah:
- Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
- Kartu Pengawasan Angkutan Orang
- Rekomendasi Pemasukan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampauai Daya Dukung Jalan
- Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
- Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lalu Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
- Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha Yang Berdomisli dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional
- Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
- Rekomendasi Izin Usaha Tally Pelabuhan
- Rekomendasi Izin Usaha Depo Peti Kemas
- Persetujuan Teknis Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
- Persetujuan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara
- Rekomendasi Izin Usaha, Badan USaha di Pelabuhan Regional
- Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelayanan di Terminal Tipe B
- Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
- Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi.
HASIL ANALISIS DATA TRIWULAN
Dari jenis pelayanan publik yang disurvei pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT, mendapatkan skor berbeda-beda. Data tersebut bisa dilihat pada halaman Lampiran.
Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I
Tabel IKM Triwulan I
| NO. | BULAN SURVEI | NILAI IKM | GRADE |
|---|---|---|---|
| 1. | JANUARI | 80,97 | B |
| 2. | FEBRUARI | 89,62 | A |
| 3. | MARET | 82,41 | B |
Berdasarkan tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 dapat diliihat bahwa rata-rata IKM Dinas Perhubungan Provinsi NTT Triwulan 1 sebesar 84,3 dengan nilai mutu pelayanan B (baik).
Gambar 1 Nilai IKM Triwulan 1
Jika dilihat lebih detail pada grafik diatas nilai IKM bulan Januari dan Maret dibawah nilai rata-rata IKM sedangkan nilai IKM bulan Februari diatas nilai rata-rata IKM. Nilai IKM terendah adalah bulan Januari yaitu 80,97 (B) sedangkan nilai IKM tertinggi pada bulan Februari yaitu 89,62 (A).
Gambar 2 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Triwulan 1
Jika dilihat nilai rata-rata unsur pelayanan triwulan 1 tahun 2022 dari 9 unsur pelayanan pada grafik diatas, unsur pelayanan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah penanganan pengaduan (3,72) sedangkan unsur dengan nilai rata-rata terendah adalah sarana dan prasarana (3,21).
Tabel 2. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan
| Bulan | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 80.97 | B | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.10 |
| FEBRUARI | 89.62 | A | 3.41 | 3.50 | 3.47 | 3.68 | 3.53 | 3.59 | 3.68 | 3.94 | 3.47 |
| MARET | 82.41 | B | 3.22 | 3.13 | 3.20 | 3.45 | 3.28 | 3.27 | 3.30 | 3.72 | 3.10 |
HASIL ANALISIS DATA BULANANPada Tabel Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan, dapat dilihat nilai rata-rata unsur pelayanan tiap bulan dimana unsur dengan nilai rata-rata paling rendah bervariasi setiap bulan, yakni mulai dari waktu penyelesaian, persyaratan pelayanan dan sarana prasarana, sedangkan unsur dengan nilai rata-rata paling tinggi terbanyak pada unsur penanganan pengaduan.
- Bulan Januari
Gambar 3. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Bulan Januari
Pada bulan Januari, jumlah sampel kuesioner survei indeks kepuasan masyarakat sebanyak 20 dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai IKM sebesar 80, 97 dengan mutu pelayanan B (baik). Jika dilihat lebih detail pada nilai rata-rata unsur pelayanan bulan januari, unsur dengan nilai rata-rata tertinggi adalah biaya/tarif (3,50) sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian pelayanan (3,00). Berdasarkan nilai tersebut, maka waktu penyelesaian pelayanan perizinan harus lebih diperhatikan lagi agar kepuasan masyarakat dapat meningkat.
2. Bulan Februari
Gambar 4 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Bulan Februari
Pada bulan Februari, jumlah sampel kuesioner survei indeks kepuasan masyarakat sebanyak 34 dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai IKM sebesar 89,62 dengan mutu pelayanan A (sangat baik) naik 11% dari nilai IKM bulan januari yaitu 80,97 (B). Kenaikan nilai IKM bulan februari disebabkan karena kenaikan nilai rata-rata pada semua unsur. Jika dilihat lebih detail pada nilai rata-rata unsur pelayanan bulan februari, unsur dengan nilai rata-rata tertinggi adalah penanganan pengaduan (3,94) sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah persyaratan pelayanan (3,41). Berdasarkan nilai tersebut, maka persyaratan dalam pelayanan perizinan harus lebih diperhatikan lagi agar kepuasan masyarakat dapat meningkat.
3. Bulan Maret
Gambar 5 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Bulan Maret
Pada bulan Maret, jumlah sampel kuesioner survei indeks kepuasan masyarakat sebanyak 60 dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai IKM sebesar 82,41 dengan mutu pelayanan B (baik) turun 8% dari nilai IKM bulan februari yaitu 89,62 (A). Penurunan nilai IKM bulan maret disebabkan karena penurunan nilai rata-rata pada semua unsur pelayanan dengan penurunan nilai rata-rata unsur terbesar adalah perilaku pelaksana (turun 38%). Jika dilihat lebih detail pada nilai rata-rata unsur pelayanan bulan maret, unsur dengan nilai rata-rata tertinggi adalah penanganan pengaduan (3,72) sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah sarana dan prasarana (3,10). Berdasarkan nilai tersebut, maka sarana dan prasarana pelayanan publik harus lebih diperhatikan lagi agar kepuasan masyarakat dapat meningkat, selain itu juga perlu dianalisa faktor yang mempengaruhi penurunan nilai unsur perilaku pelaksana yang menyebabkan penilaian kepuasan masyarakat pada unsur tersebut turun paling banyak jika dibandingkan bulan sebelumnya.
KESIMPULAN
Gambaran dan analisis hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah Pelayanan Publik terkait sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Dari uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
- Survei IKM Tahun 2022 Triwulan I dilaksanakan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
- Dari hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT, nilai rata-rata hasil Survei IKM yang telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi NTT selama triwulan I mendapatkan nilai 84,31 dengan mutu pelayanan “B”, sehingga dengan demikian kinerja unit pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT dikatakan “Baik”.
SARAN
Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pada Pelaksanaan Pelayanan Publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain penerima layanan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan. Secara umum dengan persepsi yang “BAIK” dari masyarakat, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.
REKAPITULASI SARAN DAN PENGADUAN SERTA TINDAK LANJUTNYA
Berikut ini adalah daftar saran masukan dan pengaduan masyarakat yang direkapitulasi dari formulir Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Provinsi NTT Triwulan I (Januari – Maret ) Tahun 2022. Saran dan pengaduan tersebut di bawah ini telah ditindaklanjuti sebagaimana yang tertera pada kolom tindak lanjut. Laporan ini akan ditampilkan setiap akhir triwulan.
unduh disini
TINDAK LANJUT PENGADUAN TRIWULAN I
| NO. | JENIS LAYANAN | SARAN – SARAN | PENGADUAN | TINDAK LANJUT SARAN | TINDAK LANJUT PENGADUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Mohon petugas di terminal type B dan petugas di uptd belu di bekali dg aturan supaya paham dg tupoksi | Sejarah Dinas Perhubunhan tidak update untuk Tahun yang baru | telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Penyelenggaraan Terminal Tipe B | Profil Dishub NTT tahun 2018 akan di upload di website sementara |
| 2 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | tingkatkan mutu pelayanan berbasis sistematis aplikasi yg bagus | Website Data Dinas Perhubungan tidak dapat diakses setiap saat | telah ada aplikasi Onan Batu untuk pelayanan rekomandasi teknis bidang Angkutan Pelayaran dan telah ada aplikasi OSS untuk semua jenis pelayanan perizinan | menggunakan website sementara di alamat https://forumllajntt.com/ |
| 3 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu peningkatan kualitas terminal terutama dari sisi arsitekturnya | Belum ada fast respon untuk penyewaan bus untuk kepentingan pribadi bagi kami masyarakat | telah tersedia master plan 7 unit terminal dan telah diusulkan HBU 2 unit terminal lainnya namun belum terealisasi anggaran pembangunan baru karena keterbatasan anggaran | dapat langsung menghubungi DAMRI atau perusahaan bus swasta lainnya |
| 4 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | PErlu adanya aplikasi penerbitan kartu pengawasan secara elektronik / online, sehiingga kami tidak perlu datang urus ke kantor | ac kurang dingin | sudah diusulkan sejak Tahun 2020 namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran | keterbatasan anggaran pengadaan AC baru |
| 5 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | lebih dipermudah lagi | Sabun cuci tangan tidak tersedia | telah dioptimalkan melalui proses reformasi birokrasi | telah disediakan di setiap ruangan |
| 6 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | tidak ada | Tidak ada nomor telpon fast respon untuk keringanan biaya bus | – | dapat langsung menghubungi DAMRI atau perusahaan bus swasta lainnya |
| 7 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Memperbaiki fasilitas penunjang di terminal tipe B | Tidak ada sabun cuci tangan | telah tersedia master plan 7 unit terminal dan telah diusulkan HBU 2 unit terminal lainnya namun belum terealisasi anggaran pembangunan baru karena keterbatasan anggaran | telah disediakan di setiap ruangan |
| 8 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu di benahi sarana prasarana pendukung | Tidak ada | akan diupayakan dalam rencana kegiatan | – |
| 9 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu terus memastaeakatkan penggunaan angkutan umum | Tidak ada konsumsi | telah dirintis melalui program layanan bus gratis | keterbatasan anggaran konsumsi tamu |
| 10 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Proses alur panjang dan lama | Ruangan Data dan Informasi kurang dingin | telah diupayakan perbaikan melalui proses reformasi birokrasi | telah dipasang AC baru |
| 11 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Pengisian buku tamu melalui mobile phone | Tidak ada | telah tersedia aplikasi buku tamu namun karena belum tersedia server maka masih bersifat offline | – |
| 12 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Website Dinas Perhubungan tidak bisa dibuka | – | menggunakan website sementara di alamat https://forumllajntt.com/ | – |
| 13 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Adanya pemberitahuan terkait permintaan penggunaan sewa atau charter bus | Tidak ada | dapat langsung menghubungi DAMRI atau perusahaan bus swasta lainnya | – |
| 14 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | perlu ada front office | Tidak ada | akan dipayakan menyesuaikan ketersediaan anggaran | – |
| 15 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu adanya penambahan data dengan times series yang berkala misalnya per 6 bulan atau per tahun | Pelayanan yang ada perlu dipertahankan | akan diupayakan dalam rencana kegiatan | – |
| 16 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Diharapkan adanya kemudahan dalam membantu keringanan biaya Bus untuk pariwisata | TIDAK ADA | telah dirintis melalui program layanan bus gratis Terminal Oebobo – Pantai Liman | – |
| 17 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Tidak ada | – | – | – |
| 18 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu ditingkatkan | Utnuk saat ini belum ada | – | – |
| 19 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Lebih dipermudah akses perijinan | Tidak ada | melalui oss.go.id | – |
| 20 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Jangan ada batasan waktu bagi wartwan untuk mencari berita dan informasi | Tidak ada | waktu yang disediakan adalah hari dan waktu kerja, diluar itu perlu konfirmasi terlebih dahulu, informasi dapat | – |
| 21 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Tidak ada | Untuk pengeluhan sejauh ini tidak ada. 🙏 | – | – |
| 22 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Tidak ada | Untuk sementara belum ada masalah yg harus diadukan. | – | – |
| 23 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu penambahan fasilitas | Sejauh ini tidak ada | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 24 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Perlu adanya konfirmasi balik dari petugas bilamana Rekomendasi sudah selesai | Tidak ada | rekomendasi selalu dikirimkan secara elektronik pertama kali sejak terbit, dan disusul dengan pengiriman fisik | – |
| 25 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Fasilitas dan ketertiban | Tidak ada | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 26 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | di pertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya | Optimalkan setiap sektor pelayanan. Terima kasih | – | diupayakan melalui proses reformasi birokrasi |
| 27 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Terkait pelayanan ke depan diharapkan adanya pelayanan door to door | Tolong tugaskan beberapa orang UNTUK SETIAP HARI duduk menjaga di lokasi Terminal Matawai untuk mengatur ketertiban Bis-bis Jurusan Timur karena para sopir tidak memarkirkan bisnya di lokasi dalam terminal sehingga kami pengguna jalan tidak terganggu ketika melewati jalan didepan pasar matawai..Terima kasih | telah dilaksanakan pelayanan door to door melalui kegiatan penilaian teknis yang langsung mendatangi alamat perusahaan angkutan umum | untuk bus bus dari timur waingapu termasuk jenis layanan angkutanpedesaan dan terminal matawai belum di P3D kan ke pemprov NTT sehingga bukan tugas kewenangan dari dishub prov ntt/uptd pptp, namun akan dikoordinasikan dengan dishub kab sumba timur |
| 28 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | dipertahankan kualitas pelayanan yang ada | Tidak ada | – | – |
| 29 | Data, Informasi, Koordinasi dan Konsultasi | Tidak ada | Tidak ada | – | – |
| 30 | informasi diklat bst, scrb, skk 30 mil,skk 60 mil | pertahankan tingkat pelayanannya | kurangnya informasi untuk diklat | – | dapat langsung mendapatkan info dari BPSDM Kemenhub |
| 31 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | pelayanan yang gratis perlu dipertahankan | lama proses pengurusan | terima kasih | terkendala ketersediaan dana untuk penilaian teknis |
| 32 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | pelayanan yang sangat ramah perlu dipertahankan | tidak ada | terima kasih | – |
| 33 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | KURANGNYA FASILITAS | Agar pelayanan dapat di tingkatkan | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 34 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Butuh pos jaga | TIDAK ADA | pos jaga telah tersedia | – |
| 35 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Ditingkatkan | – | terima kasih | – |
| 36 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Dipertahankan | – | terima kasih | – |
| 37 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Buat pos jaga | Fasilitas terminal yang masih kurang seperti toilet | pos jaga telah tersedia | telah diusulkan untuk peningkatan fasilitas namun belum terealisasi karena keterbatsan anggaran |
| 38 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Saya menyarankan agar tetap menjaga konsistensi kinerja | administrasi yang trlalu ribet tolong dibuat sederhana mungkin,. | terima kasih | prosedur sesuai prosedur dalam PP 5 tahuun 2021 |
| 39 | Kami sangat puas pelayanan laut seperti kapal Fery | Terus maju demi bangsa | Tidak ada | terima kasih | – |
| 40 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | Perbanyak sosialisasi | Izin Insidentil di UPTD I perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai regulasi yang berlaku | telah diupayakan sosialisasi lewat medsos baik dari dishub maupun kementerian sering mengadakan webinar zoom meeting sosialisasi regulasi terbaru | izin insidentil diberikan untuk mem-back-up klaim asuransi bagi perusahaan angkutan umum yang belum mengurus izin penyelenggaraan |
| 41 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | – | Syarat masih banyak, perlu diringkas | – | syarat sesuai mekanisme perizinan dalam oss.go.id |
| 42 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | – | – | – | – |
| 43 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | Pelayanan yg diberikan sudah sangat memuaskan. | Tidak Ada | terima kasih | – |
| 44 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | – | – | – | – |
| 45 | Kartu Pengawasan Angkutan Orang | Tidak ada | Ruang tunggu tidak layak. | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran |
| 46 | pelabuhan rakyat di tenau, tempat sandar perahu dari | – | belum adanya pelabuhan rakyat di tenau untuk mendukung konektivitas | – | telah diprogramkan namun anggaran mengalami refocussing |
| 47 | Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | Tidak ada | Terminal kurang layak, segera dibenahi | – | telah tersedia master plan 7 unit terminal dan telah diusulkan HBU 2 unit terminal lainnya namun belum terealisasi anggaran pembangunan baru karena keterbatasan anggaran |
| 48 | Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | Tidak ada | tidak ada | – | – |
| 49 | Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | Tidak ada | Belum tersedianya toiletbdi terminal | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran |
| 50 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Tdk ada saran | Dimohon agar terminal2 type B agar di tata lebih bagus lagi dan jaga kerbersihan terminal | – | telah tersedia master plan 7 unit terminal dan telah diusulkan HBU 2 unit terminal lainnya namun belum terealisasi anggaran pembangunan baru karena keterbatasan anggaran |
| 51 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Perbanyak sosialisasi kpd masyarakat | Fasilitas di Terminal tidak memadai | telah diupayakan sosialisasi lewat medsos baik dari dishub maupun kementerian sering mengadakan webinar zoom meeting sosialisasi regulasi terbaru | telah tersedia master plan 7 unit terminal dan telah diusulkan HBU 2 unit terminal lainnya namun belum terealisasi anggaran pembangunan baru karena keterbatasan anggaran |
| 52 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Tdk ada saran | Akses jalan ke terminal masih rusak | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran |
| 53 | Pelayanan di Terminal Tipe B | tidak ada | Tidak ada | – | – |
| 54 | Pelayanan di Terminal Tipe B | ditingkatkan | Tidak ada | – | – |
| 55 | Pelayanan di Terminal Tipe B | sudah bagus | Kebersihan WC | – | akan lebih diperhatikan |
| 56 | Pelayanan di Terminal Tipe B | ditingkatkan | Tidak ada | – | – |
| 57 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Meningkatkan kualitas pelayanan | Mohon agar AKDP dpt memanfatkan Terminal. | diupayakan melalui reformasi birokrasi | telah ditetapkan pedoman persyaratan perizinan bagi bus-bus AKDP yang tidak menggunakan Terminal Tipe B kurang dari 70% dalam setahun, maka tidak akan diberikan perpanjangan Kartu Pengawasan |
| 58 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Perlu peningkatan kualitas WC umum di Terminal | Lampu merah sering diperiksa | akan lebih ditingkatkan | Lampu Merah merupakan kewenangan Dishub Kota, namun akan terus dikoordinasikan untuk optimalisasinya |
| 59 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Tdk qdq | Tidak ada | – | – |
| 60 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Perlu adanya pembangunan pelabuhan rakyat di tenau untuk meningkatkan konektivitas dari dan ke semau | Akdp masih parkir liar dan bukan di terminal | telah diprogramkan namun anggaran mengalami refocussing | telah ditetapkan pedoman persyaratan perizinan bagi bus-bus AKDP yang tidak menggunakan Terminal Tipe B kurang dari 70% dalam setahun, maka tidak akan diberikan perpanjangan Kartu Pengawasan |
| 61 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Perlu adanya informasi untuk diklat-diklat bagi kami selaku nahkioda | Tempat duduk penumpang kurang | akan diupayakan komunikasi dengan BPSDM Perhubungan | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran |
| 62 | Pelayanan di Terminal Tipe B | Tidak ada | Tidak ada | – | – |
| 63 | Pelayanan di Terminal Tipe B | tdk adasaran | Minimnya sarana pada terminal . | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran |
| 64 | Persetujuan Teknis Lokasi Pelabuhan Penyeberangan | DIPERTAHANKAN PELAYANANNYA | tidak ada | – | – |
| 65 | Persetujuan Teknis Lokasi Pelabuhan Penyeberangan | tidK ADA | Belum ada | – | – |
| 66 | Persetujuan Teknis Lokasi Pelabuhan Penyeberangan | – | sementara belum ada | – | – |
| 67 | Persetujuan Teknis Lokasi Pelabuhan Penyeberangan | – | Tidak ada keluhan | – | – |
| 68 | Persetujuan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara | – | Tidak ada | – | – |
| 69 | Persetujuan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara | – | tidak ada | – | – |
| 70 | Persetujuan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara | 0 | tidak ada | – | – |
| 71 | Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | 0 | tidak ada | – | – |
| 72 | Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | – | belum ada | – | – |
| 73 | Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha Yang Berdomisli dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional | – | Tidak ada | – | – |
| 74 | Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha Yang Berdomisli dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional | – | – | – | – |
| 75 | Rekomendasi Izin Usaha Depo Peti Kemas | – | Tdk ada | – | – |
| 76 | Rekomendasi Izin Usaha Depo Peti Kemas | – | Tdk ada | – | – |
| 77 | Rekomendasi Izin Usaha Depo Peti Kemas | – | tdk ada | – | – |
| 78 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | Harap di libatkan pelaksana didaerah agar pelayanan lebih optimal | – | telah dikoordinasikan melalui Rakornis Perhubungan NTT Tahun 2022 di Sumba Tengah |
| 79 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | – | – | – |
| 80 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | – | telah tersedia pos jaga | – |
| 81 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Buat pos jaga | Tidak ada | – | – |
| 82 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Ditingkatkan | – | – | – |
| 83 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | Tidak ada | – | – |
| 84 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | Tidak ada | – | – |
| 85 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Dipertahankan | Tidak ada | – | – |
| 86 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | Tdk ada aduan | – | – |
| 87 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | – | O | – | – |
| 88 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Jumlah personil pengelola Terminal harus ditambah dan SDM terkait pemahaman Petugas Terminal ttg pengelolaan terminal harus maksimal. | – | telah diusulkan penambahan/rekrutmen namun masih terkendala anggaran honorarium, untuk SDM telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada bulan Februari – Maret di Kota Kupang, Atambua, Ruteng dan Sikka | – |
| 89 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Mohon fasilitas terminal di tingkatkan | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 90 | Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | Fasilitas terminal kurang bagus | Pegawai dinas perhubungan NTT lebih profesional lagi dalam mejalankan tugas dan kewajibannya masing_masing. | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada bulan Februari – Maret di Kota Kupang, Atambua, Ruteng dan Sikka dan akan terus diupayakan peningkatan kualitas SDM melalui proses Reformasi Birokrasi |
| 91 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Sudah bagus hanya Lebih ditingkatkan lagi sistem kerjanya agar semua kalangan masyarakat tetao puas dgn pelayanan² yang ada | tidak ada | akan ditingkatkan melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
| 92 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Sudah memadai | Tidak ada | – | – |
| 93 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Lampu merah pernah saya lihat mati hampir mau kecelakaan | Tidak ada | Lampu Merah merupakan kewenangan Dishub Kota, namun akan terus dikoordinasikan untuk optimalisasinya | – |
| 94 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Dinas perhubungan harus dapat meningkatkan kemampuan pegawainya dalam memberikan pelayanan,dengan mengikut sertakan pelatihan berkala dan seminar yang meningkatkan kemampuan pegawainya.😊😇 | – | telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri Penyelenggaraan Terminal Tipe B pada bulan Februari – Maret di Kota Kupang, Atambua, Ruteng dan Sikka dan akan terus diupayakan peningkatan kualitas SDM melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
| 95 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Lebih menertibkan kendaraan | – | – | |
| 96 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Agar lebih ditingkatkan lebih baik lagi | Tidak | – | |
| 97 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Publikasi data disampaikan scra berkala | – | akan diusulkan pada tahun 2024 kegiatan updating data karena menyesuaikan nomenklatur pada permendagri | – |
| 98 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Agar ke depannya lebih banyak memberikan sosialisasi terkait dengan pelayanan dalam dinas perhubungan | – | telah diupayakan sosialisasi lewat medsos baik dari dishub maupun kementerian sering mengadakan webinar zoom meeting sosialisasi regulasi terbaru | – |
| 99 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Perbaikan sarana dan prasarana | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 100 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Lebih lagi meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pemberian informasi. | – | telah diupayakan sosialisasi lewat medsos baik dari dishub maupun kementerian sering mengadakan webinar zoom meeting sosialisasi regulasi terbaru | – |
| 101 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Perlu sosiallisasi aturan llaj | – | telah diupayakan sosialisasi lewat medsos baik dari dishub maupun kementerian sering mengadakan webinar zoom meeting sosialisasi regulasi terbaru | – |
| 102 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Mohon perbaikan fasilitas untuk terminal type b | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 103 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Fasilitas terminal tipe B | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 104 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Fasilitas perlu ditambah/diperbaiki demi menunjang kelancaran pelayanan. | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 105 | Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) | Mohon bantuan sarana pada terminal tipe B. | – | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 106 | Rekomendasi Izin Usaha Tally Pelabuhan | Tingkatkan lagi pelayanan agar lebih baik kedepannya | Tidak ada | akan ditingkatkan melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
| 107 | Rekomendasi Izin Usaha Tally Pelabuhan | Tingkatkan terus pelayanan agar jauh lebih baik dari saat ini | TDK ADA | akan ditingkatkan melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
| 108 | Rekomendasi Izin Usaha Tally Pelabuhan | pelayanan perijinan khusus penyelenggaraan angkutan jng terlalu ribet, dibuat sederhana mungkin | 0 | persyaratan dan prosedur sesuai oss | – |
| 109 | Rekomendasi Pemasukan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampauai Daya Dukung Jalan | Agar lebih mempertegas semua peraturan yang ada | Tidak ada | sudah tegas | – |
| 110 | Rekomendasi Pemasukan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampauai Daya Dukung Jalan | Belum terpenuhi sarana dan prasarana di setiap wilayah UPTD Dinas Perhubungan untuk menunjung kelancaran pelayanan. Seperti (Gedung Kantor tersendiri, Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2) dll. Terima kasih | Todak ada | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 111 | Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lalu Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi | Diperbaiki dengan baik kinerja dari petugas-petugas karcis dipelabuhan,pintu pas masuk pertama karena sering kami mengalami pembayaran karcis tak sesuai yg tercantum di karcis.Terima kasih | Ulet | akan kami tindaklanjuti | – |
| 112 | Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lalu Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi | Fasilitas harus di benahi | Tidak ada | telah diupayakan penambahan fasilitas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran | – |
| 113 | Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lalu Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi | Tingkatkan terus pelayanannya agar masyarakat selalu puas dengan pelayanan | – | akan ditingkatkan melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
| 114 | Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lalu Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi | Tingkatkan terus pelayanannya | – | akan ditingkatkan melalui proses Reformasi Birokrasi | – |
Selain diperoleh dari formulir Survei Kepuasan Masyarakat, juga ditampilkan tindak lanjut atas saran dan pengaduan yang diperoleh dari chat messsenger terkait layanan Bus Gratis Angkutan Wisata Terpadu Trayek Terminal Oebobo – Pantai Liman sebagai berikut :LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN ANGKUTAN WISATA TERPADU GRATIS TRAYEK TERMINAL OEBOBO – PANTAI LIMAN, PP
